Namun yang mengkhawatirkan seringkali Serikat Pekerja/Buruh terjebak pada kemelut politik dan justru meninggalkan tugas utamanya yaitu memperjuangkan hak-hak pekerja. 

Salah satu penyebab munculnya kondisi di atas adalah fenomena banyaknya pemimpin serikat buruh/pekerja yang justru bukan seorang buruh/pekerja. Akibatnya para pemimpin Serikat Pekerja/Buruh tersebut tidak dapat secara material benar-benar memahami persoalan buruh/pekerja. 

Dari segi perjuangan kaum buruh, fenomena banyaknya pimpinan Serikat Buruh/Serikat pekerja yang bukan buruh sangatlah tidak menguntungkan karena telah membuat ketergantungan berlebihan kaum buruh sejati pada segelintir orang yang mengatasnamakan buruh. 

Sementara itu pada setiap perundingan tripartit yang membahas isu-isu perburuhan, wakil kaum buruh adalah para pemimpin serikat buruh yang bukan seorang buruh. Karenanya perundingan tripartit jarang sekali menghasilkan keputusan yang menguntungkan kaum buruh. 

Akibat paling negatif adalah kaum buruh selalu menjadi bulan-bulanan aktifitas politik para pemimpin serikat buruh. Persoalan hak dan kesejahteraan buruh yang merupakan domain utama perjuangan Serikat Buruh seringkali tertinggal. 

Puncaknya adalah terjadinya politisasi Serikat Buruh. Tuntutan perjuangan Serikat Buruh seringkali bersifat elitis dan politis tanpa menyentuh persoalan riil kaum buruh sehari-hari. Serikat Buruh lebih sering dijadikan kendaraan politik para pemimpinnya dari pada alat perjuangan kaum buruh menuntut hak dan kesejahteraannya.  

Berikut kami sampaikan sikap kami mengenai fenomena banyaknya pimpinan Serikat Buruh yang bukan seorang buruh.  

1. ANALISA YURIDIS

A.1  Konteks Yuridis Formil 

Untuk memperoleh pengertian yang jelas tentang bisa atau tidaknya seseorang yang bukan pekerja/buruh untuk menjadi anggota atau pemimpin Serikat Pekerja/Buruh maka harus dilihat batasan istilah pekerja/buruh dan Serikat Pekerja/Buruh dalam peraturan perundang-undangan kita. 

Batasan istilah buruh/pekerja diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 2  UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  yang berbunyi: 

” Pekerja/buruh adalah setiap orang  yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain” 

Selanjutnya batasan istilah Serikat Pekerja/Buruh diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/Buruh: 

” Serikat Pekerja/Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung-jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”  

Dari kedua pasal diatas kita mendapat pengertian yang limitatif sebagai berikut  ”Bahwa Serikat Pekerja/Buruh dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh dan pekerja/buruh adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 

Dengan demikian tertutup kemungkinan bagi seseorang yang bukan pekerja/buruh untuk menjadi anggota atau bahkan menjadi pemimpin Serikat Pekerja/Buruh. 

A.2 KONTEKS YURIDIS MATERIIL 

Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dijelaskan bahwa Serikat Pekerja/Buruh mempunyai fungsi : 

” Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya” 

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dijelaskan bahwa Serikat Pekerja/Buruh mempunyai fungsi : 

”Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan”. 

Pengertian ”wakil” dalam dua pasal di atas seseorang  atau kelompok yang bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. Karena tidaklah mungkin seluruh buruh terlibat dalam lembaga kerja sama dan tidak mungkin seluruh pekerja/buruh terlibat dalam perundingan memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan. 

Kedua pasal tersebut memberi batasan limitatif bahwa wakil pekerja adalah orang yang juga pekerja/buruh. 

Pengertian ”wakil” dalam pasal di atas bukanlah sekedar sebagai ”orang yang dikuasakan untuk menggantikan orang lain”. Karena pengertian wakil  ”orang yang dikuasakan untuk menggantikan orang lain” secara terbatas hanya dikenal dalam profesi Advokat yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 

Dapat disimpulkan bahwa secara yuridis materiil tertutup kemungkinan bagi seseorang yang bukan pekerja/buruh untuk menjadi anggota atau pimpinan serikat pekerja/buruh. 

A.3 KONTEKS LOGIKA HUKUM 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata ”Serikat” adalah perkumpulan, perhimpunan atau gabungan. Oleh karena itu pengertian satu-satunya dari istilah Serikat Pekerja/Buruh adalah perkumpulan atau perhimpunan atau gabungan para pekerja/buruh. Jadi dalam konteks logika hukum tertutup kemungkinan bagi orang yang bukan pekerja/buruh untuk menjadi anggota Serikat Pekerja/Buruh. 

Bahwa secara umum dapat disimpulkan bahwa keberadaan seseorang yang bukan pekerja/buruh menjadi anggota Serikat Pekerja/Buruh jelas secara formil, materiil dan logika hukum menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

B. ANALISA EKONOMI

Akibat dari dampak banyaknya pemimpin Serikat Buruh yang bukan seorang buruh  maka Indonesia makin tidak menarik bagi investasi dari Luar Negeri dan investasi dalam negeri , yang akhirnya makin bertambahnya jumlah pengangguran dan terjadinya stagnasi ekonomi yang berkepanjangan  dan tidak jalannya sektor riil . 

C. PERNYATAAN SIKAP

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan akan tibanya hari buruh sedunia pada tanggal 1 Mei yang akan datang FSP BUMN Bersatu dengan ini menyatakan sikap :

1. Menyerukan kepada semua pihak untuk menghentikan politisasi Serikat Buruh dan mengembalikan khitah perjuangan Serikat Buruh yaitu memperjuangkan hak dan kesejahteraan kaum buruh.
2. Menyerukan kepada pengurus atau pemimpin Serikat Buruh yang bukan Serikat Buruh agar segera mengundurkan diri.
3. Meminta kepada pemerintah untuk membuat regulasi dibawah undang-undang yang secara jelas dan tegas menutup kemungkinan orang yang bukan buruh untuk menjadi pemimpin Serikat Buruh.

Perseteruan antara Yusril dan Ruki tersebut menandai era baru gerakan  pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah KPK ”berhasil” mengantarkan banyak mantan pejabat ke penjara dengan tuduhan korupsi, Saat ini institusi pemberantasan korupsi khususnya KPK justru ditantang untuk menguak kasus dugaan korupsi di lingkungannya sendiri. 

Saat ini KPK ditantang untuk membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di negeri ini. Jika terhadap mantan pejabat atau pejabat yang sedang menjabat, para penyidik KPK bisa dengan gagahnya melakukan penggerebekan, penyadapan,penggeledahan dan pemeriksaan, maka dalam kasus dugaan korupsi Ketua KPK ini kita menanti apakah para penyidik KPK bisa menerapkan standar yang sama.  

Selanjutnya jika kelak dugaan korupsi terhadap Ketua KPK tersebut benar-benar terbukti, maka pidana terhadapnya diperberat 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok. 

TENTANG KUALITAS KERJA KPK

Lahirnya KPK memberikan harapan yang besar bagi rakyat Indonesia agar korupsi benar-benar dapat diberantas.Namun seiring dengan berjalannya waktu mulai banyak keluhan terhadap tindak-tanduk KPK.Keluhan yang paling sering muncul ke permukaan adalah kesan ”tebang pilih” yang dilakukan KPK dalam menjalankan tugasnya. 

Idiom ”tebang plih” tersebut sebenarnya kurang tepat, karena yang terjadi sebenarnya adalah KPK belum mampu menunjukkan kualitas kerja yang tinggi. Selama ini ada kesan yang kuat bahwa KPK hanya menargetkan memenjarakan sebanyak-banyaknya orang, bukan mengungkap sejelas-jelasnya kasus yang sedang digarap.KPK terkesan terperangkap pada heroisme semata.  

Kita tentu ingat pada kasus korupsi Komisi Pemilihan Umum, dimana kualitas kerja KPK terkesan sangat rendah. Sungguh anti teori hukum jika  dalam kasus yang melibatkan anggota KPU secara kolektif, namun hanya beberapa orang yang harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya. 

Konsekwensi logis dari rendahnya kualitas kerja KPK adalah munculnya ketidakpercayaan. Dengan kualitas kerja penegak hukum yang rendah, maka tidak ada jaminan orang yang bersalah dapat dijebloskan ke penjara dan begitu juga sebaliknya  tidak ada jaminan orang yang tidak bersalah tidak bisa ditangkap ,diperiksa dan diputus bersalah di pengadilan. 

Efek domino dari rendahnya kualitas kerja penegak hukum adalah ketakutan yang membabi buta dikalangan pengambil keputusan.Ketakutan dijerat tuduhan korupsi telah menyebabkan melambatnya roda perekonomian.  

Kualitas KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi secara tidak langsung pernah dipertanyakan oleh  Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa pemberantasan korupsi jangan sampai mengganggu perekonomian. Artinya kualitas pemberantasan korupsi lebih ditingkatkan. 

Sebenarnya keluhan rendahnya kualitas kerja KPK tidak akan muncul jika saja KPK secaa konsekwen menerapkan  Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi: 

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:a. kepastian hukum;b. keterbukaan;c. akuntabilitas;d. kepentingan umum; dane. proporsionalitas. 

KPK HARUS SERIUS TINDAK-LANJUTI SET LAPORAN YUSRIL IHZA MAHENDRA,

Sikap reaksioner KPK yang buru-buru menyangkal tuduhan korupsi terhadap Taufiqurahman Ruqi sangatlah disesalkan. Seharusnya KPK menerima,mempelajari dan menyelidiki dahulu laporan dugaan korupsi yang disampaikan oleh Yusri Ihza Mahendra tersebut. 

Sangat tidak bijak jika pihak KPK menganggap laporan Yusril Ihza Mahendra sebagai sebuah ”serangan” kepada KPK. KPK seharusnya justru menganggap laporan Yusril Ihza Mahendra tersebut sebagai peluang emas untuk membuktikan tingginya kualitas kerja. Lewat kasus ini KPK bisa menghilangkan anggapan adanya tebang pilih. 

Sebagai aparatus penegak hukum, KPK harus melepaskan diri dari berbagai spekulasi politik. Anggapan bahwa laporan Yusril Ihza Mahendra tersebut adalah bargaining harus dikesampingkan. 

Dua alat bukti yang dibawa oleh Yusril Ihza Mahendra yaitu  pertama,Surat KPK Nomor SR-59/KPK/IX/2005 tanggal 27 September 2005, yang meminta presiden menetapkan metode pemilihan langsung pengadaan barang-barang peralatan penyadapan tersebut. Kedua, berkas Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA) Nomor 035-2/69/03/0/2005 dengan kode 0926 merupakan adalah bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan awal terhadap Ketua KPK. 

Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:
” Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. ” 

Laporan Yusril kepada KPK merupakan sebuah tindakan hukum yang harus ditanggapi secara serius oleh KPK tanpa memandang bulu terhadap pihak mana yang melakukan tindak pidana korupsi dan pihak mana yang dilaporkan, termasuk dugaan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ketua KPK. 

TAUFIQURAHMAN RUQI HARUS MUNDUR SEMENTARA

UU KPK tidak mengatur secara spesifik kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh KPK sendiri. Pasal 32 ayat (2) berbunyi: 

” Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.”

Karena dugaan korupsi yang dilaporkan oleh Yusril Ihza Mahendra tersebut terjadi di lingkungan KPK sendiri, maka pasal 32 ayat (2) di atas tidak cukup mengakomodasi kasus ini.Namun spirit yang ada dalam Pasal 32 ayat (2) tersebut adalah agar para penyidik KPK bisa menjalankan tugasnya dengan independen dalam memeriksa kasus korupsi yang melibatkan pimpinan KPK. 

Dalam kondisi seperti ini maka yang harus diberlakukan adalah penerapan azas hukum yaitu azas independensi. Jalan keluar yang paling logis untuk menerapkan azas independensi dalam kasus ini adalah mundurnya untuk sementara Taufiqurahman Ruqi dari jabatan Ketua KPK meskipun Taufiqurrahman Ruqi belum jadi tersangka. 

Akan sangat sulit bagi penyidik KPK melaksanakan tugasnya menyelidiki kasus ini jika Taufiqurahman Ruqi masih secara aktif memimpin KPK.  

Laporan Yusril Ihza Mahendra yang dilengkapi dengan bukti permulaan yang cukup jelas bukan laporan yang ”kosong”.  

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan seluruh dalil yang kami uraikan di atas,dengan ini Serikat Pengacara Rakyat menyampaikan pendapat hukum: 

1. KPK harus menindaklanjuti laporan Yusril Ihza Mahendra mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruqi.
2. Ketua KPK Taufiqurrahman Ruqi harus berhenti sementara dari jabatannya demi menjaga independensi kerja penyidik KPK.
3. KPK harus menerapkan prinsip keterbukaan dalam laporan Yusril Ihza Mahendra mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruqi. Wujud keterbukaan yang paling konkrit adalah dengan membuat progress report secara tertulis yang diumumkan kepada publik secara reguler setiap bulan.

Resuffle terhadap Menteri Negara BUMN, Sugiharto, dan Jaksa Agung, Abdurrahman Saleh, disambut gembira oleh FSP BUMN Bersatu. Menteri Negara BUMN saat ini dijabat oleh Sofyan Djalil dan Jaksa Agung di jabat oleh Hendarman Supandji. Tentunya banyak harapan dari para pekerja BUMN, bahwa seiring dilantiknya Meneg BUMN dan Jaksa Agung yang baru maka merupakan starting point untuk menciptakan lebih majunya BUMN sehingga akan berimbas bagi kontibusi pendapatan negara dan kesejahteraan para pekerja. 

A. Kilas Balik Selintas Kepemimpinan Sugiharto dan Abdurrahman Saleh         

Pada masa kepemimpinan Sugiharto, nasib BUMN di Indonesia cenderung mengalami kejadian-kejadian yang memprihatinkan. Berbagai kasus yang menimpa BUMN-BUMN cenderung memperlihatkan meruginya BUMN. Imbas ini bukan hanya terhadap BUMN itu sendiri namun yang lebih parah adalah imbas terhadap perekonomian nasional. 

Fakta-fakta yang masih segar dapat diungkapkan adalah BUMN-BUMN yang memiliki nilai tinggi diduga diobok-obok sebagaimana telah tersebar luas diberbagai media massa. Peran Jaksa Agung Abdurahman Saleh sebagai penegak hukum pun patut dipertanyakan dalam menegakkan hukum dikalangan BUMN. 

Bank Mandiri yang dibawah kepemimpinan ECW Neloe pada tahun 2003 berhasil melaksanakan Initial Public Offering (IPO), artinya Bank Mandiri sebagai BUMN memiliki peran secara Internasional, mengangkat nama Indonesia dan Bank Mandiri berhasil membukukan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan masa kepemimpinan direksi yang lain. Namun ECW Neloe ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus CGN sehingga tidak menjabat sebagai Direktur Utama, dan akhirnya PN Jakarta Selatan memutuskan tiidak terjadi kerugian Negara dan ECW Neloe bebas. Dan kini ECW Neloe diperiksa kembali dalam kasus Kiani Kertas sebagai Tersangka, sebuah kasus yang seharusnya diperiksa berbarengan dengan kasus CGN karena terjadi pada masa ECW Neloe menjabat sebagai Direktur Utama. Bahkan pimpinan pada Kiani Kertas pun sudah memberikan klarifikasi di media massa bahwa Kiani Kertas telah membayar kredit beserta bunga dan dendanya kepada Bank Mandiri. Menjadi tanda tanya besar ada apa dibalik semua pemeriksaan ini. 

Tentunya hal ini merupakan preseden bagi penegakan hukum di Indonesia. Keadilan dirasakan sangat semu, karena seharusnya kasus ini diperiksa pada masa pemeriksaan kasus kredit CGN. Berbagai kasus yang terjadi pada orang lain telah membuktikan bahwa bila satu orang melakukan lebih dari satu tindak pidana maka putusannya adalah hanya ada satu putusan pidana yaitu yang terberat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).  

Bahwa FSP BUMN Bersatu peduli karena melihat kondisi perekonomian negara kita, yang mana sektor perbankan merupakan sektor yang menentukan dan menunjang sektor riil. Fungsi bank sebagai intermediasi untuk pemberian kredit bagi mendukung investasi di Indonesia saat ini dianggap sebagai momok yang dapat menyesatkan kepastian hukum sehingga dapat memacetkan pembangunan sektor riil. 

Bahwa kasus yang terjadi mengenai Pemberian Kredit Kiani Kertas yang mengakibatkan diperiksanya Para Mantan Direksi Bank Mandiri ini dapat menjadi preseden buruk bagi iklim perekonomian negara yang kondusif, dimana pada saat ini Indonesia melalui program yang telah ditetapkan oleh pemerintah sedang menggalakkan penanaman modal atau investasi baik dari dalam maupun luar negeri. 

Berbagai kasus lain yang mencuat seperti kasus Perusahaan Listrik Negara (PLN) ternyata dikabarkan memacetkan proyek listrik negara. Kasus Perusahaan Gas Negara (PGN) dikabarkan pula terjadi goreng menggoreng saham karena ada insider trading, kasus Pupuk Kaltim ternyata membuahkan tidak terbuktinya korupsi yang dilakukan oleh Dirut Pupuk Kaltim. 

Bahkan FSP BUMN Bersatu yang kerap mengkritisi berbagai kebijakan Kementerian Negara BUMN pun tak luput, FSP BUMN Bersatu di gugat Rp. 20 Milyar oleh staf khusus Meneg BUMN Lendo Novo karena diduga mencemarkan nama baik Lendo Novo. Namun perjuangan FSP BUMN yang selama ini selalu berfokus bagi kepentingan para pekerja BUMN dan majunya BUMN di Indonesia terbukti membuahkan hasil bahwa gugatan tersebut di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Februari 2007 dan saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tertanggal 13 Maret 2007.    

Berbagai kasus ini ternyata diduga menunjukkan indikasi adanya upaya dan kepentingan tertentu dibalik proses hukum terhadap para direksi, setelah terbukti bahwa mereka dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan. Rencana penunjukan para direksi dan komisaris BUMN yang baru oleh mantan Meneg BUMN haruslah di batalkan karena diduga telah banyak melakukan tindakan yang merugikan BUMN  dan Meneg yang baru harus melakukan fit and proper test terhadap calon direksi dan komisaris BUMN;      

B. Harapan dan Tantangan Bagi Meneg BUMN dan Jaksa Agung Yang Baru

Bahwa kegembiraan yang dirasakan oleh FSP BUMN Bersatu tentunya bukanlah berarti FSP BUMN Bersatu berhenti untuk tetap bersikap kritis bagi kepentingan pekerja BUMN maupun bagi majunya BUMN. FSP BUMN Bersatu akan selalu berusaha tetap pada komitmen bahwa kebenaran harus ditegakkan. 

FSP BUMN Bersatu berharap sekaligus memberikan tantangan pada Kementerian Negara BUMN agar berfokus kemajuan BUMN pada kepentingan Negara dan Masyarakat. Pemilihan direksi dan komisaris di BUMN haruslah berpegang teguh pada prinsip profesionalitas pekerjaan yang akan diemban dan harus lolos kriteria fit and proper test. 

Bagi Jaksa Agung agar penegakan hukum di kalangan BUMN agar berpegangan pada ketentuan hukum yang berlaku bahwa yang bersalah harus dihukum dan yang tidak bersalah adalah tidak pantas mendapatkan hukuman. 

C. Pernyataan Sikap

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan resuffle Meneg BUMN dan Jaksa Agung maka FSP BUMN Bersatu dengan ini menyatakan sikap:

1. Menyambut gembira resuffle terhadap Menteri Negara BUMN, Sugiharto, dan Jaksa Agung, Abdurrahman Saleh;
2. FSP BUMN Bersatu tetap bersikap kritis bagi kepentingan pekerja BUMN maupun bagi majunya BUMN;
3. Tegakkan hukum sebagaimana kebenaran hukum;
4. Batalkan rencana penunjukan para direksi dan komisaris BUMN yang baru oleh mantan Meneg BUMN dan Meneg BUMN yang baru harus melakukan fit and proper test terhadap calon direksi dan komisaris BUMN;

Sel – sel kangker adalah suatu kata yang menjadi momok seluruh manusia di muka bumi ini, tetapi janggn takut  sel – sel  kangker tersebut dapat di sembuhkan apabila terdeteksi dini , yang menjadi masalah ternyata sel –sel kangker tersebut menjadi penyebab kematian paling utama di negara yang kita cintai ini, (menurut data dep. Kesehatan RI) hal tersebut di sebabkan oleh karena kurang adanya perhatian pemerintah RI dalam melakukan kampanye tentang penyakit kanker yang menjadi penyebab atau ciri2 penyakit tersebut. Karena minimnya pengetahuan rakyat indonesia mengenai kangker sehingga para penderia datang kerumah sakit setelah penyakit itu akut, dan menurut data dari yayasan kangker Indonesia/Rumah sakit Cipto penyebab kematian perempuan Indonesia yang pertama di sebabkan oleh  kangker payudara selanjut kangker rahim!. 

Selain itu, obatan – obatan kemoterapi di Indonesia sanggat mahal. Hal ini di sebabkan biaya masuk obatan –obatan tersebut di kenai pajak barang mewah. Juga biaya rumah sakit yang menjulang tinggi itu juga menjadi penyebab penyakit kangker tersebut kurang dapat di berantas di negeri ini dan untuk deteksi dini  Pernyataan sikap CISC

1. Stop pajak obat obatan kangker
2. Bebaskan biaya rumah sakit untuk penderita kangker
3. 30% anggaran dari Departemen Kesehatan digunakan untuk kampanye anti penyakit kangker
4. Gratis biaya deteksi dini payudara dan reproduksi perempuan.
5. CISC sebuah organisasi yang didirikan untuk memberikan support bagi penderita kangkeruntuk april 2001